RENSTRA DINAS SOSIAL

REVIEW RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2014 – 2018

 Hasil gambar untuk logo banyuasin download

 DINAS SOSIAL

KABUPATEN BANYUASIN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin dapat tersusun. Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, berwibawa dan bertanggung jawab dipandang perlu disusun sistem perencanaan strategis yang merupakan langkah awal untuk melakukan perubahan kinerja pemerintah.

Rencana strategis (Renstra) ini merupakan serangkaian rencana dan kegiatan-kegiatan mendasar yang direncanakan oleh pimpinan untuk semua kegiatan, sehingga dapat mewujudkan keselarasan visi dan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin telah melaksanakan program dan kegiatan di bidang sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya serta mengacu pada Rencana Startegis (RENTSRA) Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin tahun 2014-2018.

Dalam penyusunan Renstra SKPD Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin ini banyak kekurangan dan kelemahannya, maka untuk kesempurnaan Renstra SKPD Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin ini kami harapkan kritik, saran dan pendapat yang membangun dari berbagai pihak guna kesempurnaannya.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) ini kami buat semoga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang.

Pangkalan Balai,                 2017

Plt. KEPALA DINAS SOSIAL

KABUPATEN BANYUASIN

 

 

SUHIDIN, SH, M.Si

PEMBINA TK. I

NIP. 19660630 199803 1 002

 

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii

 

BAB I       PENDAHULUAN

1.   Latar Belakang

2.  Landasan Hukum

3.  Maksud dan Tujuan

4.  Sistematika Penulisan

 

 

 

1

2

3

4

 

 

BAB II     GAMBARAN PELAYANAN SKPD

1.   Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.  Sumber Daya SKPD

3.  Kinerja Pelayanan SKPD

4.  Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

 

6

12

13

20

BAB III     ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

3.   Telaahan Rencana Strategis Kementerian Sosial RI

4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

 

BAB IV     TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

2. Strategi dan Kebijakan

 

 

21

 

21

22

23

 

25

25

BAB V     RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

 

BAB VI       INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

 

BAB VII     PENUTUP

 

27

 

35

 

 

36

BAB I

PENDAHULUAN

  • Latar Belakang

Permasalahan Dinas Sosial kedepan semakin kompleks yang menuntut kita lebih jeli dalam menganalisa setiap permasalahan yang timbul agar pembinaan melalui layanan UKS (Usaha Kesejahteran Sosial) dapat memberikan alternatif bagi perubahan untuk kemandirian khususnya bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menjadi sasaran pelayanan usaha kesejahteraan sosial.

Keterbatasan pemerintah telah merubah paradigma pembangunan kesejahteraan sosial dimana masyarakat lebih dituntut sebagai mitra pendamping sebagai percepatan pembangunan khususnya bidang kesejahteraan sosial. Alternatif tersebut merupakan langkah yang penting tepat pada kondisi saat ini dengan peran aktif dari Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebagai pendamping dalam pembangunan kesejahteraan sosial melalui upaya pemberdayaan PMKS. Dalam bentuk pembinaan di panti-panti sosial maupun pengembangan usaha ekonomi produktif dengan sentra-sentra kerja yang dikenal dengan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) upaya tersebut telah memberikan dampak yang sangat besar terutama melalui percepatan pengembangan kemandirian PMKS karena sejalan dengan paradigma pembangunan Kabupaten Banyuasin, antara lain yaitu pembangunan keberpihakan dengan masyarakat terutama masyarakat rentan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah di Kabupaten Banyuasin berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen rencana kerja per tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin Tahun 2014-2018 ini merupakan pedoman Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin dalam menyelenggarakan urusan kesejahteraan sosial selama 5 (lima) tahun kedepan. Mekanisme penyusunan Renstra SKPD ini mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin Tahun 2014-2018 merupakan penjabaran dari visi dan misi serta program Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun. Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin Tahun 2014-2018 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Banyuasin Tahun 2014-2018 serta memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, factor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan serta isu-isu strategis yang berkembang dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Kabupaten Banyuasin.

  • Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin Tahun 2014-2018 ini adalah :

  • Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  • Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  • Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  • Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  • Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  • Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup
  • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  • Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
  • Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
  • Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442;)
  • Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
  • Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  • Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
  • Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah.
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
  • Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025.
  • Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 3 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ;
  • Peraturan Bupati Kabupaten Banyuasin Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
  • Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 67 Tahun 2008 Tentang Penjabaran dan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 52 Tahun 2008).
  • Peraturan Bupati banyusin Nomor 177 Tahun 2016 Struktur Organisasi Dan Penjabaran Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin

1.3 Maksud dan Tujuan

  1. Maksud penyusunan dari Renstra ini adalah :
  • Penjabaran dari Renstra Kabupaten Banyuasin ke dalam Renstra SKPD Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin yang lebih rinci dan konkrit sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  • Merumuskan visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan melalui program dan kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin Tahun 2014-2018.
  1. Tujuannya adalah :
  • Memberikan gambaran tentang rumusan sasaran, program dan langkah-langkah kegiatan dengan mempertimbangkan potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin akan timbul dalam pencapaian keberhasilan program kesejahteraan sosial.
  • Memberikan pedoman bagi semua jajaran pelaksana program pembangunan bidang kesejahteran sosial dilingkungan Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin dan berbagai pihak terkait.

Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dalam membuat Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial mengacu dari Rencana Strategis Kabupaten Banyuasin, sehingga Renstra tersebut dapat mengakomodir kepentingan secara Kabupaten serta instansi terkait kemudian sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten di bidang kesejahteraan sosial telah mengacu pada dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan dokumen-dokumen lainnya.

1.4   Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin disusun berdasarrkan Lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Renstra SKPD) dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

2.2 Sumber Daya SKPD

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan  Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1  Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Fungsi Pelayanan Tugas dan SKPD

3.2  Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3  Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten

3.4  Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5  Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1  Visi dan Misi SKPD

4.2  Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3  Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

  • Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 177 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Dan Penjabaran Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin adalah :

  1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :

  1. perencanaan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
  2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
  3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
  4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
  5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
  6. pelaksanaan urusan administrasi dinas sosial;
  7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
  8. Sekretariat

Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

  1. penyusunan program kerja sekretariat dinas sosial;
  2. pengelolaan informasi dan dokumentasi;
  3. pengelolaan surat menyurat, kearsipan, hukum, kehumasan dan penyusunan Produk Hukum Daerah;
  4. pengkoordinir kegiatan penyusunan anggaran dinas sosial;
  5. penyiapan data, informasi, hubungan masyarakat serta pelaksanaan inventarisasi rumah tangga kantor dan pembinaan urusan umum;
  6. pelaksanaan kebijakan program sosial;
  7. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan melaporkan program sosial;
  8. penyelenggaraan administrasi keuangan;
  9. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
  10. penyelenggaraan kepustakaan internal;
  11. penyelenggaraan pengendalian internal;
  12. pelaksanaan hubungan kerja dengan satuan kerja lain yang terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya;
  • pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
  • Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, melaksanakan tugas:
    1. melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program kerja;
    2. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai dengan lingkup kerjanya;
    3. menyusun rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
    4. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan;
    5. melaksanakan/mengelola dan pemeliharaan urusan umum dan rumah tangga yang meliputi perlengkapan urusan dalam kehumasan dan protokol, surat menyurat, telex, faxcimile, telegram, radio telekomunikasi dan telepon serta arsip intern;
    6. melaksanakan dan mengelola administrasi barang;
    7. menyiapkan bahan-bahan dan melaksanakan proses pen. gangkatan, penugasan, mutasi, cuti, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
      1. Meningkatnya Kesejahteraan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
      2. Pulihnya Kondisi Sosial Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
      3. Meningkatnya Kualitas SDM Dalam Penanggulangan PMKS.
        1. Terciptanya Kondisi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Yang Sejahterah dan Mandiri.
        2. Memulihkan Kepercayaan Diri Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Untuk Hidup Bermasyarakat.
        3. Terciptanya Ketahanan Sosial Masyarakat Dalam Mencegah dan Menangani Masalah Kesejahteraan Sosialmengajukan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Daftar Nominatif Pegawai
      4. SasaranAdapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin yang merupakan penjabaran dari tujuan penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial sebagai berikut :

BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

DINAS SOSIAL KABUPATEN BANYUASIN

 

  • Visi dan Misi SKPD

          Visi Dinas Sosial adalah Dalam rangka untuk mendukung terwujudnya visi Kabupaten Banyuasin yakni “Banyuasin Sebagai Kawasan Strategis Terpadu yang Berdaya Saing Global Mandiri dan berkelanjutan”. Maka visi Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin adalah “TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG BERDAULAT MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN”, untuk dan oleh semua warga masyarakat melalui peran aktif dalam pembangunan daerah Kabupaten Banyuasin.

Artinya : setiap anggota masyarakat/warga negara berhak dan memerlukan terapi Kesejahteraan Sosial serta berkewajiban untuk ikut serta dalam mewujudkan Kesejahteraan Sosial atau kemakmuran bersama, pemberian kesempatan kepada sumber dan potensi masyarakat dengan berperan aktif dalam menanggulangi masalah-masalah sosial khususnya di Kabupaten Banyuasin.

Dalam mendukung Visi Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin Tahun 2014-2018 dapat diuraikan secara spesifik misi Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

MISI I : Pemberdayaan dan pemberian kesempatan terhadap sumber dan potensi masyarakat untuk berperan secara aktif dalam penanggulangan masalah-masalah kemasyarakatan.
MISI II : Memberi dan memperkuat ketahanan sosial dan Integritas sosial dengan memperkokoh semangat, kesetiakawanan sosial dan kemitraan antar berbagai lapisan masyarakat.
MISI III : Mengembangkan prakarsa dan peran serta masyarakat termasuk warga maupun sektor usaha kesejahteraan sosial berbagai investasi modal sosial melalui penyuluhan sosial yang terpadu dan berkelanjutan.
MISI IV : Meningkatkan aksebilitas kedaerah yang terisolasi dalam rangka pemerataan pembangunan
MISI V : Mengurangi resiko bencana dan pemenuhan kebutuhan bagi setiap orang yang terkena bencana baik itu bencana alam seperti : tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran, banjir dan gempa sehingga merasa aman.
  • Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin

Tujuan

Berbagai usaha penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin memiliki tujuan sebagai berikut :

      • Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin

      Strategi

      Guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin melalui Rencana Strategis Tahun 2014-2018, maka Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin menerapkan strategi yaitu :

      1. Meningkatkan Pembinaan, Pelayanan dan Pemberdayaan KAT dan PMKS.
      2. Meningkatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
      3. Meningkatkan Pembinaan, Pemberdayaan Kelembagaan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Anggota Lembaga Sosial.

      Kebijakan

      Dalam merealisasikan strategi penyelenggaraan kesejahteraan sosial tentunya Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin perlu menentukan arah kebijakan selama 5 (lima) tahun yang sekiranya menunjang terhadap strategi penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Adapun arah kebijakan yang diambil oleh Dinas Sosial kabupaten Banyuasin selama tahun 2014-2018 :

      1. Peningkatan pemberdayaan, perlindungan dan kesejahteraan sosial.
      2. Peningkatan profesionalisme pelayanan sosial berbasis pekerjaan sosial baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha.
      3. Menciptakan iklim yang mendorong, meningkatkan dan mengembangkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial untuk berperan aktif dalam usaha kesejahteraan sosial.

      Untuk lebih jelasnya mengenai keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator sasaran serta target capaian kinerja dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin dapat dilihat sebagai berikut :

      Tabel 4.1

      Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

       

      TUJUAN

       

      SASARAN

      INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-
      2014 2015 2016 2017 2018
      Terciptanya Kondisi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Yang Sejahtera dan Mandiri

       

       

      Meningkatnya Kesejahteraan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Persentase Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya 32,00% 31,60% 28,30% 27,10% 28,00%
      Memulihkan Kepercayaan Diri Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Untuk Hidup Bermasyarakat Pulihnya Kondisi Sosial Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

       

      Persentase Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial 21,15% 39,34% 51,13% 47,91% 62,11%
      Terciptanya Ketahanan Sosial Masyarakat Dalam Mencegah dan Menangani Masalah Kesejahteraan Sosial Meningkatnya Partisipasi Lembaga Dalam Penanganan PMKS

      1.

      Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 25,14% 35,99% 47,78% 58,44% 62,65%

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*